Tag: Yetty Siregar
-
SIN & Swasembada Data Nasional dalam RUU Keuangan Negara
Pasca-pengesahan UU Satu Data Indonesia (SDI) pada 6 Oktober 2026, YSiJurnal membedah Doktrin Baru Kedaulatan Ekonomi Nasional melalui penguncian arsitektur SIN & Swasembada Data Nasional dalam RUU Keuangan Negara.
-
Menimbang Penundaan BPN: Menuju DJP Mandiri dan Kedaulatan CoreTax
Menakar keputusan Panja RUU Keuangan Negara yang resmi menunda pembentukan BPN. YSiJurnal membedah strategi penguatan DJP Mandiri & CoreTax serta kedaulatan data 105 instansi lewat langkah maju yang substantif.
-
Mengunci Klausul Transparansi Data di RUU Keuangan Negara: Urgensi Perlindungan Yuridis Atas Basis Data Nasional
Pasca-ketukan palu UU APBN 2027, media Think Tank YSiJurnal membedah konsensus Panja RUU Keuangan Negara yang sukses menarik penguncian data ILAP ke Batang Tubuh UU dan menyelaraskan frasa imunitas PJR berbasis riset valid.
-
PMK Nomor 8 Tahun 2026: Anatomi Ekosistem Transparansi Pajak Indonesia
Di bawah rezim PMK Nomor 8 Tahun 2026, transparansi perpajakan berkembang menjadi ekosistem data yang dinamis dan terintegrasi otomatis dengan CoreTax . Simak analisis risk advisory senior mengenai 6 langkah taktis mitigasi risiko kepatuhan guna mengamankan likuiditas korporasi .
-
Rezim Baru Bunga Sanksi Pajak Pasca UU HPP: Instrumen Kepatuhan Fiskal atau Ancaman Baru Likuiditas Korporasi?
Rezim bunga sanksi pajak pasca UU HPP mengubah cara menghitung sanksi administrasi sekaligus memengaruhi strategi likuiditas korporasi. Artikel ini mengulas formula baru, simulasi kasus, dan strategi mitigasi berdasarkan pengalaman praktik.
-
Laporan Keuangan Korporasi PMA: Sekadar Kewajiban Administrasi atau Fondasi Kepercayaan Investor ?
Apakah laporan keuangan PMA Anda sudah menjadi alat navigasi investasi atau sekadar dokumen formalitas? Artikel ini membedah kepatuhan UU No. 25/2007, sinkronisasi laporan konsolidasi global, hingga 5 langkah strategis menjaga transparansi pembukuan korporasi.
-
Kupas Tuntas Prosedur Pajak Katering : Cara Mudah Hitung, Setor, dan Lapor Tanpa Bikin UMKM Bingung
Banyak UMKM jasa boga bingung saat tagihannya dipotong pajak oleh pembeli. Artikel ringan ini mengupas tuntas aturan bebas PPN katering berdasarkan PMK 70/2022, skema tarif PBJT UU HKPD, serta simulasi hitung gabungan arus uang akhir PPh 23 pusat-daerah secara praktis.
-
Proyeksi Peneriman Negara MBDK,Regulasi Yang Ditangguhkan
Penundaan implementasi cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK) memicu dilema fiskal baru di tengah rilis pertumbuhan ekonomi BPS sebesar 5,61%. Artikel ini membedah peta jalan ekstensifikasi cukai, simulasi harga riil konsumen, serta strategi pemanfaatan Coretax dalam menambal defisit APBN.
-
Aturan Beli Emas Batangan dan Pajak : Membedah Celah Regulasi Pasca Kasus Viral 74 Kg di Sentul
Heboh kasus brankas Sentul berisi 74 kg emas dan valas fantastis memicu pertanyaan besar: bagaimana koridor hukum perpajakan nasional mengatur kepemilikan aset logam mulia dan instrumen pelaporan kas tunai? Artikel ini membedah labirin regulasi PMK 48/2023 dari kacamata kepatuhan korporasi.
