Kategori: Opini & Kebijakan Publik
-
SIN & Swasembada Data Nasional dalam RUU Keuangan Negara
Pasca-pengesahan UU Satu Data Indonesia (SDI) pada 6 Oktober 2026, YSiJurnal membedah Doktrin Baru Kedaulatan Ekonomi Nasional melalui penguncian arsitektur SIN & Swasembada Data Nasional dalam RUU Keuangan Negara.
-
Menimbang Penundaan BPN: Menuju DJP Mandiri dan Kedaulatan CoreTax
Menakar keputusan Panja RUU Keuangan Negara yang resmi menunda pembentukan BPN. YSiJurnal membedah strategi penguatan DJP Mandiri & CoreTax serta kedaulatan data 105 instansi lewat langkah maju yang substantif.
-
Dilema Defisit 3% di RUU Keuangan Negara
Membedah dilema pembatasan defisit APBN 3% dalam sidang Panja RUU Keuangan Negara antara dogma historis dan tuntutan pertumbuhan ekonomi 8%. Ulasan kritis mengenai keabsahan norma yuridis serta urgensi akuntabilitas utang negara
-
Rezim Baru Bunga Sanksi Pajak Pasca UU HPP: Instrumen Kepatuhan Fiskal atau Ancaman Baru Likuiditas Korporasi?
Rezim bunga sanksi pajak pasca UU HPP mengubah cara menghitung sanksi administrasi sekaligus memengaruhi strategi likuiditas korporasi. Artikel ini mengulas formula baru, simulasi kasus, dan strategi mitigasi berdasarkan pengalaman praktik.
-
Proyeksi Peneriman Negara MBDK,Regulasi Yang Ditangguhkan
Penundaan implementasi cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK) memicu dilema fiskal baru di tengah rilis pertumbuhan ekonomi BPS sebesar 5,61%. Artikel ini membedah peta jalan ekstensifikasi cukai, simulasi harga riil konsumen, serta strategi pemanfaatan Coretax dalam menambal defisit APBN.
-
Aturan Beli Emas Batangan dan Pajak : Membedah Celah Regulasi Pasca Kasus Viral 74 Kg di Sentul
Heboh kasus brankas Sentul berisi 74 kg emas dan valas fantastis memicu pertanyaan besar: bagaimana koridor hukum perpajakan nasional mengatur kepemilikan aset logam mulia dan instrumen pelaporan kas tunai? Artikel ini membedah labirin regulasi PMK 48/2023 dari kacamata kepatuhan korporasi.
-
Paradoks Kerja Remote : Gaya Hidup Digital dalam Pusaran Kebijakan Publik
Tren kerja remote (WFA) bukan lagi sekadar gaya hidup milenial, melainkan tantangan baru bagi kebijakan publik. Bagaimana regulasi ketenagakerjaan dan fasilitas kota beradaptasi dengan hilangnya sekat ruang kantor konvensional?
