Penulis: Yetty Siregar
-
PMK Nomor 8 Tahun 2026: Anatomi Ekosistem Transparansi Pajak Indonesia
Di bawah rezim PMK Nomor 8 Tahun 2026, transparansi perpajakan berkembang menjadi ekosistem data yang dinamis dan terintegrasi otomatis dengan CoreTax . Simak analisis risk advisory senior mengenai 6 langkah taktis mitigasi risiko kepatuhan guna mengamankan likuiditas korporasi .
-
Rezim Baru Bunga Sanksi Pajak Pasca UU HPP: Instrumen Kepatuhan Fiskal atau Ancaman Baru Likuiditas Korporasi?
Rezim bunga sanksi pajak pasca UU HPP mengubah cara menghitung sanksi administrasi sekaligus memengaruhi strategi likuiditas korporasi. Artikel ini mengulas formula baru, simulasi kasus, dan strategi mitigasi berdasarkan pengalaman praktik.
-
Laporan Keuangan Korporasi PMA: Sekadar Kewajiban Administrasi atau Fondasi Kepercayaan Investor ?
Apakah laporan keuangan PMA Anda sudah menjadi alat navigasi investasi atau sekadar dokumen formalitas? Artikel ini membedah kepatuhan UU No. 25/2007, sinkronisasi laporan konsolidasi global, hingga 5 langkah strategis menjaga transparansi pembukuan korporasi.
-
Kupas Tuntas Prosedur Pajak Katering : Cara Mudah Hitung, Setor, dan Lapor Tanpa Bikin UMKM Bingung
Banyak UMKM jasa boga bingung saat tagihannya dipotong pajak oleh pembeli. Artikel ringan ini mengupas tuntas aturan bebas PPN katering berdasarkan PMK 70/2022, skema tarif PBJT UU HKPD, serta simulasi hitung gabungan arus uang akhir PPh 23 pusat-daerah secara praktis.
-
Proyeksi Peneriman Negara MBDK,Regulasi Yang Ditangguhkan
Penundaan implementasi cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK) memicu dilema fiskal baru di tengah rilis pertumbuhan ekonomi BPS sebesar 5,61%. Artikel ini membedah peta jalan ekstensifikasi cukai, simulasi harga riil konsumen, serta strategi pemanfaatan Coretax dalam menambal defisit APBN.
-
Aturan Beli Emas Batangan dan Pajak : Membedah Celah Regulasi Pasca Kasus Viral 74 Kg di Sentul
Heboh kasus brankas Sentul berisi 74 kg emas dan valas fantastis memicu pertanyaan besar: bagaimana koridor hukum perpajakan nasional mengatur kepemilikan aset logam mulia dan instrumen pelaporan kas tunai? Artikel ini membedah labirin regulasi PMK 48/2023 dari kacamata kepatuhan korporasi.
-
Paradoks Kerja Remote : Gaya Hidup Digital dalam Pusaran Kebijakan Publik
Tren kerja remote (WFA) bukan lagi sekadar gaya hidup milenial, melainkan tantangan baru bagi kebijakan publik. Bagaimana regulasi ketenagakerjaan dan fasilitas kota beradaptasi dengan hilangnya sekat ruang kantor konvensional?
-
Paruh Kedua APBN 2026: Menakar Sisa Waktu dan Akselerasi Target Pendapatan Negara
Memasuki paruh kedua tahun anggaran, realisasi pendapatan negara Semester I-2026 sukses menyentuh Rp1.459,4 triliun (46,3% dari target). Artikel ini membedah kalkulasi sisa waktu, akselerasi Coretax, hingga risiko fiskal yang membayangi sisa 6 bulan ke depan
-
Babak Baru Pajak Marketplace : Perlindungan Retail atau Hambatan Digitalisasi UMKM?
Pemberlakuan penuh PMK 37/2025 di satu sisi menyembuhkan luka industri retail konvensional. Namun di sisi lain, ia menyimpan risiko melahirkan “unintended consequences” berupa eksodus massal jutaan UMKM ke dalam pelukan shadow economy yang jauh dari radar negara.
YSiJurnal 